Bahwa Tindakan TERMOHON tersebut sangat terang dan jelas melanggar ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”. d. Bahwa Tindakan TERMOHON juga bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON. Hal tersebut dinyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015. Dalam putusan uji materiil ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor; e. Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi, terlapor yang telah mendapatkan SPDP dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampinginya. Sedangkan bagi korban/pelapor, SPDP dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya. Berikut kami mengutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut: “Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil permohonan para Para Pemohon bahwa SPDP tersebut bersifat wajib adalah beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor. Adapun tentang batasan waktunya, paling lambat tujuh hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut.” Dengan demikian, tindakan TERMOHON yakni tidak mengirimkan SPDP kepada PARA PEMOHON telah mengakibatkan kerugian bagi PARA PEMOHON sehingga penetapan tersangka terhadap PARA PEMOHON batal demi hukum.